PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kembali menorehkan capaian positif dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Kota Pematangsiantar masuk tiga besar nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 untuk kategori kota wilayah Sumatera, bersama Kota Metro, Provinsi Lampung, dan Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan akses keuangan masyarakat terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen. Capaian inklusi keuangan itu disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan pencapaian penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya akses keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Pematangsiantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik, S.STP., M.S.P.
Usai kegiatan, Wesly menyampaikan rasa syukur atas masuknya Kota Pematangsiantar dalam nominasi TPAKD Award 2026 kategori kota wilayah Sumatera. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang telah dilakukan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program perluasan akses keuangan bagi masyarakat.
Penetapan nominasi dan penerima penghargaan TPAKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2026 tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 594 Tahun 2026.
“Masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut kita syukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wesly.
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi pengingat bahwa perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut di antaranya peningkatan pendapatan, penguatan daya beli keluarga, serta terbukanya peluang usaha dan akses pembiayaan produktif.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas, kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kita harus memastikan berbagai program perluasan akses keuangan benar-benar membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Inilah semangat yang harus kita implementasikan melalui program TPAKD di Kota Pematangsiantar,” lanjutnya.
Wesly menjelaskan, penguatan TPAKD ke depan akan diarahkan pada program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Prioritas tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta edukasi keuangan bagi pelajar, generasi muda, dan masyarakat luas.
Pemko Pematangsiantar juga berupaya memastikan program TPAKD tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi dan edukasi. Program tersebut akan didorong agar berlanjut melalui pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta pemantauan terhadap hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD harus diukur dari dampaknya. Berapa banyak pelaku UMKM yang semakin mudah mengakses pembiayaan, berapa banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, serta sejauh mana program tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita membutuhkan program yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Wesly.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program TPAKD Kota Pematangsiantar.
Menurut Wesly, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Masuk nominasi merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri. Kita ingin TPAKD menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong UMKM naik kelas, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)
