SIMALUNGUN, Update24News.id – Kerusakan sejumlah ruas jalan utama di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi sorotan. Kondisi infrastruktur tersebut dinilai menghambat mobilitas warga sekaligus berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Sedikitnya empat ruas jalan menjadi perhatian, yakni Damakkitang–Tani sekitar 6 kilometer, Damakkitang–Sinasih sekitar 8–9 kilometer, Dolok–Dolok Marawa sekitar 6 kilometer, serta Simanabun–Pangalbuan Raya sekitar 28 kilometer. Jika dihitung berdasarkan perkiraan tersebut, total ruas jalan yang menjadi perhatian mencapai sekitar 48–49 kilometer.
Kerusakan jalan dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya petani yang mengangkut hasil pertanian, pelajar, warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan, serta pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran transportasi.
Sekretaris Tuppuan Damanik Boru Panogolan (TDBP) Siloukahean, Arifin Damanik, mengatakan persoalan jalan tidak semata-mata menyangkut pembangunan fisik, tetapi berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jalan adalah urat nadi masyarakat. Ketika akses jalan mengalami kerusakan, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani yang membawa hasil pertanian, anak-anak yang pergi ke sekolah, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dan pelaku usaha,” ujar Arifin.
Menurut Arifin, keterbatasan anggaran daerah harus menjadi alasan untuk membangun kolaborasi, bukan sekadar menunggu. Ia mendorong Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumatera Utara berkoordinasi dalam penanganan ruas jalan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing.
“Kalau kemampuan anggaran kabupaten terbatas, menurut saya solusinya bukan hanya menunggu. Harus dibangun kolaborasi antara Pemkab Simalungun dengan Pemprov Sumut,” katanya.
Dorongan serupa disampaikan Hermanto Hamonangan Sipayung, SH, CIM, putra kelahiran Silou Kahean yang kini berprofesi sebagai advokat. Ia menilai perlu dilakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui titik-titik kerusakan terparah sehingga pemerintah dapat menetapkan skala prioritas.
“Masyarakat tidak meminta semuanya harus selesai dalam satu tahun. Yang penting ada perencanaan yang jelas, ada skala prioritas, dan ada kolaborasi. Kalau dilakukan bertahap, masyarakat tentu bisa memahami,” ungkap Hermanto.
Hermanto menilai perbaikan jalan memiliki kaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang layak akan membantu memperlancar distribusi hasil pertanian, mobilitas antar-nagori, serta akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan.
Sebagai putra daerah, Hermanto berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemkab Simalungun maupun Pemprov Sumut dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
“Saya lahir di Silou Kahean. Saya tahu bagaimana kehidupan masyarakat di daerah ini. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu memiliki akses jalan yang layak. Karena itu, saya berharap Pemkab Simalungun bersama Pemprov Sumut dapat berkolaborasi mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut bukan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan bentuk kepedulian terhadap kampung halaman dan masyarakat.
“Mari kita dorong dengan cara yang konstruktif. Pemerintah punya keterbatasan, masyarakat juga punya harapan. Di sinilah pentingnya kolaborasi agar persoalan yang ada bisa dicari jalan keluarnya bersama,” pungkas Hermanto.(TIM)
