MEDAN, Update24News.id — Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengusut dugaan penyimpangan anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) rapat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan.
Sorotan HIPMASU tertuju pada besarnya alokasi anggaran yang mereka klaim mencapai Rp17,11 miliar pada TA 2025 dan Rp14,13 miliar pada TA 2026. HIPMASU menilai angka tersebut perlu diperiksa secara transparan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil dan harga komoditas di lapangan.
Ketua HIPMASU, Iskandar Muda Harahap, mengatakan pihaknya meminta Kejatisu tidak hanya menerima informasi di permukaan, tetapi melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dugaan mark-up dan praktik monopoli yang mereka soroti.
Menurut Iskandar, langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam menangani dugaan korupsi anggaran mamin tamu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra TA 2022–2023 menjadi salah satu alasan HIPMASU mendorong Kejatisu melakukan pemeriksaan terhadap dugaan serupa di Medan.
“Pengusutan di Kejati Sultra menunjukkan bahwa penegakan hukum pada pengelolaan anggaran rumah tangga Pemda bukan hal yang mustahil. Kejatisu harus menjadikan ini sampel untuk menelusuri alokasi anggaran di Bagian Umum Setda Kota Medan,” ujar Iskandar, Senin (21/9).
HIPMASU sebelumnya telah menggelar aksi di depan Gedung Kejatisu pada Kamis (10/9/2026). Dalam aksi tersebut, mereka meminta aparat penegak hukum memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Namun, HIPMASU menegaskan bahwa tudingan tersebut belum dimaksudkan sebagai vonis terhadap pihak tertentu.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta dugaan ini diperiksa secara objektif dan transparan. Jika memang sesuai aturan, jelaskan kepada publik dasar perhitungannya. Namun jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum wajib mengambil tindakan tegas,” tegas Iskandar.
Tak berhenti di Kejatisu, HIPMASU menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat. Mereka berencana menggelar aksi lanjutan di Gedung KPK RI, Jakarta, pada pekan ini.
HIPMASU meminta KPK melakukan supervisi apabila diperlukan dan memastikan dugaan persoalan pengelolaan anggaran tersebut dapat diperiksa secara transparan sehingga tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Rido Siregar memilih bungkam. Upaya konfirmasi Update24News.id melalui WhatsApp pada Senin (21/9/2026) tidak mendapat respons. Alih-alih memberikan klarifikasi, nomor WhatsApp Update24News.id justru kemudian diblokir.(TIM)
