LABUHANBATU, Update24News.id – Kehidupan ekonomi nelayan kecil di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, tengah menghadapi tantangan berat. Terhentinya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi selama sekitar empat bulan terakhir membuat para nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk melaut.
Kondisi ini menambah beban masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari hasil tangkapan ikan. Tanpa akses terhadap solar bersubsidi, nelayan terpaksa menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi karena harus membeli solar dengan harga di atas harga subsidi.
Padahal, sebagian nelayan mengaku telah terdaftar secara resmi dalam kelompok nelayan. Mereka berharap dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai peruntukannya agar tetap bisa melaut dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Namun, hingga kini, kepastian mengenai pasokan solar bersubsidi tersebut masih menjadi tanda tanya. Ketika menanyakan kondisi itu kepada pengurus kelompok, para nelayan disebut hanya mendapat jawaban bahwa stok BBM sedang mengalami kelangkaan.
Salah seorang anggota kelompok nelayan mengungkapkan, sekitar empat bulan lalu mereka masih bisa mendapatkan solar bersubsidi secara rutin untuk mendukung aktivitas melaut. Akan tetapi, belakangan pasokan tersebut tidak lagi tersedia seperti sebelumnya.
Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan. Mereka berharap ada penjelasan yang pasti sekaligus langkah nyata dari pihak terkait agar aktivitas melaut dapat kembali berjalan dengan normal.
Perhimpunan Anak Nelayan Minta Distribusi Solar Diawasi
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Perhimpunan Anak Nelayan Petani dan Buruh, Iskandar Muda Harahap, yang juga merupakan putra asli pesisir Panai Hilir, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi solar bersubsidi.
Menurut Iskandar, terhentinya pasokan yang dikeluhkan nelayan perlu segera ditelusuri untuk memastikan penyebab sebenarnya. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
“Solar subsidi yang sejatinya ditujukan untuk menopang kehidupan nelayan kecil diduga tidak sepenuhnya tepat sasaran. Jika memang ditemukan adanya penyelewengan, hal ini harus ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut hak dan mata pencaharian masyarakat pesisir,” tegas Iskandar dalam keterangannya.
Ia menilai, pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat agar penyalurannya benar-benar sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, nelayan kecil yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan akses terhadap bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk bekerja.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi nelayan, Iskandar menyampaikan dua tuntutan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Labuhanbatu.
Pertama, ia mendesak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu segera turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi yang dihadapi nelayan Panai Hilir.
Menurutnya, inspeksi mendadak atau sidak diperlukan untuk mengetahui penyebab terhentinya pasokan solar bersubsidi, memverifikasi keluhan nelayan, serta mengevaluasi mekanisme distribusi yang selama ini berjalan.
Ia berharap dinas terkait tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga memastikan kondisi sebenarnya melalui pemeriksaan langsung dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran BBM bersubsidi.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang dihadapi nelayan tidak berlarut-larut dan solusi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Minta Kapolres Labuhanbatu Selidiki Dugaan Penyelewengan
Kedua, Iskandar meminta Kapolres Labuhanbatu membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi di Kecamatan Panai Hilir.
Ia menilai, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan atau praktik yang merugikan nelayan, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sebagaimana mestinya sekaligus memberikan kepastian hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Iskandar juga berharap proses penelusuran dilakukan secara objektif, dengan memeriksa informasi dan bukti yang tersedia agar persoalan ini dapat terungkap secara jelas.
Nelayan Menanti Kepastian agar Bisa Kembali Melaut
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang, para nelayan kecil di Panai Hilir kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Polres Labuhanbatu.
Bagi mereka, ketersediaan solar bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi bahan bakar, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menyekolahkan anak-anak mereka.
Karena itu, para nelayan berharap keluhan yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Kejelasan mengenai pasokan, keterbukaan dalam penyaluran, serta pengawasan yang konsisten menjadi hal penting untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Dengan adanya kepastian dan perbaikan distribusi, nelayan kecil di Panai Hilir diharapkan dapat kembali melaut tanpa terus dibebani ketidakpastian pasokan bahan bakar.
Bagi masyarakat pesisir, solar bersubsidi adalah salah satu penopang utama mata pencaharian. Memastikan penyalurannya tepat sasaran berarti turut menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan.
Penulis: Iskandar Muda Harahap
