Pematangsiantar |Update24News.id – Kondisi pendidikan di Pematangsiantar dinilai tengah berada dalam situasi mengkhawatirkan. Kota yang selama ini dikenal sebagai “Kota Pendidikan” justru menunjukkan gejala penurunan kualitas secara sistemik, mulai dari manajemen, infrastruktur, hingga kepercayaan publik.
Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung—yang terdiri dari GMKI, GMNI, HMI, dan PMKRI, mengungkapkan hasil kajian dan pantauan lapangan yang menunjukkan degradasi signifikan kualitas pendidikan di kota tersebut.
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, menilai kondisi saat ini sudah berada pada tahap darurat.
“Fakta bahwa 9 dari 14 SMP Negeri mengalami kekurangan peserta didik merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan dalam pengelolaan sektor pendidikan. Ketika sekolah negeri mulai ditinggalkan, yang runtuh bukan hanya sistem, tetapi juga harapan masyarakat terhadap masa depan anak-anak mereka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya arah kebijakan yang jelas, ketimpangan kualitas antar sekolah, lemahnya pengawasan, serta persoalan kesejahteraan guru yang belum terselesaikan.
Senada, Ketua Terpilih DPC GMNI Pematangsiantar, Nicho Gurning, menilai pendidikan di Pematangsiantar telah melenceng dari tujuan utamanya.
“Pendidikan tidak boleh hanya menjadi pabrik ijazah. Ia harus menjadi ruang pembentukan karakter dan kekuatan berpikir. Kita menolak pendidikan yang hanya mencetak buruh kerah putih. Pendidikan harus melahirkan generasi yang mandiri, kritis, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, menyoroti belum adanya realisasi konkret terkait rencana pendirian perguruan tinggi negeri yang sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota Wesly Silalahi.
“Hingga kini belum terlihat langkah terukur dan transparan. Tidak ada peta jalan yang jelas maupun komunikasi publik yang sistematis. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dalam menunaikan komitmennya,” katanya.
Dari sisi lain, Ketua PMKRI Cabang Pematangsiantar, Fransisco Mezgion Hutauruk, mengkritik keras berbagai persoalan teknis yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
“Sistem PPDB yang tidak dikelola dengan baik memicu ketimpangan ekstrem. Ada sekolah yang kelebihan siswa, sementara yang lain justru kekurangan. Ini menunjukkan kegagalan dalam pemetaan zonasi. Selain itu, maraknya bolos massal dan perilaku negatif siswa menunjukkan bahwa pendidikan telah kehilangan fungsi pembentukan karakter,” ungkapnya, Kamis(30/4).
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kelompok Cipayung mendesak Wali Kota untuk:
• Melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pendidikan
• Membuka transparansi anggaran pendidikan kepada publik
• Melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur sekolah negeri
• Menyusun skema kesejahteraan yang jelas bagi guru honorer
Kelompok Cipayung menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan turun ke jalan apabila tuntutan tersebut diabaikan oleh pemerintah.
Laporan: GMKI Siantar – Simalungun
