Denpasar |Update24News.id – Di saat masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di SPBU, jajaran PT Pertamina Patra Niaga justru diduga menggelar agenda eksklusif di Bali. Temuan investigasi di lapangan memperlihatkan kontras tajam antara narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah dengan praktik di lapangan.
Instruksi efisiensi yang terus disampaikan pemerintah pusat tampaknya belum sepenuhnya dijalankan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Hasil penelusuran media menemukan adanya kegiatan berskala eksklusif yang digelar di Bali, di tengah persoalan distribusi BBM yang masih dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah.
Pantauan di lapangan pada Sabtu, 11 April 2026, menunjukkan sebuah arena padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipesan penuh sejak pagi hingga sore hari. Kegiatan disebut berlangsung tertutup dan melibatkan sejumlah pejabat internal serta mitra kerja perusahaan.
Rangkaian agenda disebut telah dimulai sehari sebelumnya. Pada Jumat malam, 10 April 2026, puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan dilaporkan diterbangkan ke Bali dan menghadiri jamuan makan malam di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.
Fakta ini diperkuat dengan dokumen internal yang diperoleh media dari seorang whistleblower. Dokumen tersebut berupa undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan”, yang diduga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Bali dan menguatkan dugaan bahwa agenda tersebut dibiayai serta diselenggarakan oleh perusahaan.
Namun, hasil penelusuran di lokasi menunjukkan adanya pergeseran substansi kegiatan. Alih-alih berfokus pada evaluasi kinerja, agenda justru didominasi aktivitas nonformal, termasuk olahraga padel dan jamuan eksklusif.
Investigasi juga mencatat kehadiran Oos Kosasih. Kehadiran pejabat strategis tersebut mempertegas bahwa kegiatan ini bukan sekadar aktivitas santai, melainkan bagian dari agenda yang melibatkan struktur internal perusahaan.
Situasi itu dinilai kontras dengan kondisi masyarakat di berbagai daerah yang masih harus menghadapi antrean panjang BBM dan keterbatasan pasokan. Di saat bersamaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya telah mendorong efisiensi anggaran secara ketat kepada seluruh BUMN, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius terkait prioritas penggunaan anggaran perusahaan, sensitivitas terhadap kondisi publik, serta komitmen terhadap tata kelola yang akuntabel.
Sebagai subholding yang memegang peran vital dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini menghadapi sorotan tajam. Bukan semata soal penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut keberpihakan kepada masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses BBM secara layak.
Penulis: Sam Hadi Purba
