Batu Bara |Update24News.id Dua hari forum Rakortekrenbang 2026 digelar di Kabupaten Batu Bara. Pejabat hadir, konsep dipaparkan, dan optimisme kembali digaungkan.
Tema besar diusung: “rehabilitasi irigasi dan energi terbarukan” dua sektor vital yang selama ini menjadi titik lemah pembangunan daerah.
Namun di balik ruang berpendingin udara itu, persoalan mendasar yang dihadapi petani Batu Bara belum benar-benar disentuh hingga ke akar: ketergantungan sistemik terhadap tengkulak.
Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, secara terbuka mengakui persoalan tersebut. Tapi pengakuan saja tidak cukup.
Sebab bagi sebagian besar petani, tengkulak bukan sekadar perantara dagang, melainkan “bank darurat”, penentu harga, sekaligus pihak yang mengikat mereka dalam siklus utang yang sulit diputus.
Gagasan melibatkan perbankan sebagai solusi memang terdengar progresif. Pemerintah ingin petani beralih dari tengkulak ke lembaga keuangan formal.
Namun pertanyaan krusialnya, apakah sistem perbankan benar-benar siap menjangkau petani kecil?.
Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak petani tidak memiliki agunan, tidak bankable, dan terjebak dalam administrasi yang rumit. Dalam kondisi mendesak, seperti kebutuhan pupuk atau biaya tanam, tengkulak tetap menjadi pilihan tercepat, meski mahal.
Artinya, tanpa reformasi sistem pembiayaan yang konkret, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi narasi berulang dalam forum-forum resmi.
Ajakan terbuka kepada investor menjadi bagian penting dalam forum ini. Pemerintah menjanjikan kemudahan perizinan dan membuka berbagai sektor unggulan dari pertanian hingga industri.
Di sisi lain, sejarah menunjukkan investasi tanpa kontrol ketat seringkali membawa masalah baru.
Konflik lahan, ketimpangan akses ekonomi, hingga eksploitasi sumber daya menjadi risiko nyata. Terlebih jika regulasi longgar demi menarik modal.
Siapa yang akan diuntungkan?. Dan siapa yang berpotensi tersingkir?.Pertanyaan ini belum mendapat jawaban jelas dalam forum.
Kepala Bapperida Sumatera Utara, Dikky Anugerah Panjaitan, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada diskusi.
“Kita harus segera mengeksekusi,” ujarnya.
Pernyataan ini justru membuka pertanyaan lanjutan, berapa banyak hasil Rakortekrenbang tahun-tahun sebelumnya yang benar-benar terealisasi?.
Tanpa transparansi capaian, forum semacam ini berisiko menjadi rutinitas administratif, bukan instrumen perubahan.
Tema rehabilitasi irigasi bukan tanpa alasan. Di sejumlah wilayah, jaringan irigasi masih dalam kondisi rusak atau tidak optimal. Dampaknya langsung terasa, produktivitas pertanian stagnan, bahkan menurun.
Begitu juga dengan energi. Wacana energi terbarukan sering digaungkan, tetapi implementasinya masih minim di tingkat desa.
Ironinya, persoalan ini sudah berulang dibahas dari tahun ke tahun.
Pemberian kain songket dalam acara tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal. Namun di tengah kompleksitas persoalan ekonomi masyarakat, simbol saja tidak cukup.
Petani tidak membutuhkan seremoni, mereka membutuhkan harga yang adil, akses modal yang nyata, dan perlindungan dari praktik eksploitasi.
Rakortekrenbang 2026 seharusnya menjadi titik balik. Tapi tanpa keberanian melakukan perubahan struktural, mulai dari reformasi distribusi hasil pertanian hingga pengawasan investasi, forum ini hanya akan menjadi pengulangan agenda tahunan. Karena ujian yang sebenarnya adalah dilapangan.
Di luar gedung pertemuan, realitas tetap berjalan, petani menanam dengan risiko tinggi, menjual dengan harga rendah, dan bertahan dalam sistem yang belum berpihak.
Batu Bara tidak kekurangan potensi. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah kebijakan benar-benar berpihak?. Atau justru terus berputar dalam lingkaran yang sama, rapat, rencana, dan janji?. Kita tunggu hasilnya dan semoga tidak mengecewakan kembali.(Tim Redaksi)
