Medan,Update24News.id – Pilkada langsung adalah hak politik rakyat dan capaian penting reformasi. Wacana Pilkada kembali di Pilih DPRD adalah bentuk kemunduran demokrasi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat.
Demikian disampaikan Hasym, SE, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga sebagai ketua DPC PDI-P kota Medan, saat dimintai tanggapannya perihal wacana Pemilihan kepala daerah melalui DPRD,Kamis (08/01/2026).
Hasym,SE Menilai Wacana Pilkada dipilih DPRD berisiko mengembalikan demokrasi ke tangan elite dan membuka ruang politik transaksional. Demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi kesepakatan segelintir orang.
Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Tanpa mandat rakyat, kekuasaan kehilangan arah dan tanggung jawab moral.
“Oleh Karena Itu PDI Perjuangan menolak segala bentuk pelemahan demokrasi. Kami memilih berdiri bersama rakyat, menjaga hak pilihnya,dan melawan setiap upaya yang menjauhkan kekuasaan dari rakyat,”Ujar Hasym,SE.
“Bung Karno menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka Pilkada langsung adalah cara paling jujur menjaga demokrasi. Ketika hak memilih rakyat diambil, saat itu demokrasi kehilangan ruhnya.”tambahnya mengutip pernyataan proklamator Indonesia.
Terakhir “Ini bukan soal banteng dan PDI Perjuangan. Namun, lebih luas dari itu, yakni soal hak demokrasi yang diduga akan dirampas dari rakyat. Kami menolak pengebirian hak konstitusional rakyat, terutama dalam aspek demokrasi. Kami menolak Pilkada kembali melalui DPRD. Merdeka,”tutup Hasym,SE.(Ismuda)
