PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas upaya menjaga stabilitas inflasi daerah, mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website Based Early Warning System pengendalian inflasi serta penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly Silalahi bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly mengatakan HLM memiliki arti strategis bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Menurutnya, TPID, TP2DD, dan TPAKD bukan tiga agenda yang berdiri sendiri, melainkan satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.
Ia menekankan perlunya langkah antisipatif, responsif, dan kolaboratif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta penerapan sistem peringatan dini. Dengan demikian, potensi gejolak harga dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak awal.
Terkait TP2DD, Wesly mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah tidak hanya bertujuan mengubah transaksi tunai menjadi nontunai, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara melalui TPAKD, lanjutnya, akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal harus terus diperluas, khususnya bagi pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan.
Wesly juga menyoroti pentingnya budaya menabung sejak usia dini. Ia berharap program Hari Indonesia Menabung dapat menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar sekaligus membangun kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Saya ingin menegaskan high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas, siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Karena itu, Wesly meminta seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kerja sama.
Ia optimistis integrasi TPID, TP2DD, dan TPAKD dapat mendorong perekonomian Kota Pematangsiantar semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada triwulan I 2026 menguat sebesar 4,70 persen secara tahunan (YoY). Angka tersebut sejalan dengan pertumbuhan Sumatera Utara sebesar 4,98 persen dan nasional 5,61 persen.
Untuk pertumbuhan tahunan hingga 2025, Sumatera Utara tercatat 4,53 persen, nasional 5,11 persen, sedangkan Pematangsiantar sebesar 4,09 persen.
Ahmadi menjelaskan sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar dalam lapangan usaha, yakni 30,3 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen. Selanjutnya industri pengolahan 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9 persen dengan pertumbuhan 6 persen, serta transportasi dan pergudangan 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan pangsa 58,6 persen dan tumbuh 3,80 persen. Disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 22,6 persen yang tumbuh 0,89 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen yang tumbuh 3,24 persen, serta konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,8 persen dengan pertumbuhan 7,72 persen.
