PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako, Subrata Nata Lumbantobing, S.STP., M.S.P, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Early Warning System (EWS) Cik Laila Kota Pematangsiantar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar, Jalan H. Adam Malik, Selasa (7/7/2026).
FGD tersebut bertujuan memperkuat sistem pengendalian inflasi daerah melalui pemanfaatan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini berbasis data. Cik Laila sendiri merupakan singkatan dari Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Subrata Nata Lumbantobing, Pemerintah Kota Pematangsiantar mengapresiasi Bank Indonesia dan seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai langkah memperkuat pengendalian inflasi secara lebih cepat, tepat, dan terukur.
Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi faktor penting yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Lonjakan harga yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli, meningkatkan angka kemiskinan, mengganggu aktivitas ekonomi, hingga memengaruhi stabilitas sosial.
“Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan mendeteksi gejala sejak dini agar langkah antisipatif dapat segera dilakukan sebelum permasalahan berkembang lebih besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan Early Warning System diharapkan mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, gangguan pasokan, maupun risiko inflasi di masa mendatang.
Subrata juga menekankan keberhasilan EWS sangat bergantung pada kualitas data dan sinergi antarinstansi. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, perangkat daerah, pengelola pasar, hingga akademisi untuk memperkuat kolaborasi dalam penyediaan data, penyusunan indikator, validasi informasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.
Ia berharap hasil FGD tidak hanya berhenti sebagai konsep, tetapi menghasilkan metodologi yang kuat, indikator yang terukur, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Selain menjadi alat pemerintah, EWS juga diharapkan mampu menjadi media informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha sehingga tercipta transparansi harga serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah.
“Pemerintah Kota Pematangsiantar meyakini, melalui kolaborasi yang erat, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kualitas data statistik, sistem pengendalian inflasi daerah akan semakin responsif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan visi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, mengatakan FGD tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan data, sistem peringatan dini, serta respons kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Ia menjelaskan, inflasi Kota Pematangsiantar pada periode terakhir tercatat mengalami deflasi sebesar -0,07 persen (month to month/mtm) yang dipengaruhi efek basis (base effect) dari tingginya inflasi pada bulan sebelumnya.
Meski demikian, tekanan inflasi tahunan masih perlu diwaspadai, terutama pada kelompok volatile food yang sangat dipengaruhi kondisi pasokan dan pergerakan harga pangan.
Dalam kesempatan tersebut, BI Pematangsiantar memperkenalkan dashboard EWS berbasis Microsoft Excel yang memanfaatkan data survei PIHPS Kota Pematangsiantar untuk memantau harga harian berbagai komoditas strategis.
Menurut Ahmadi, EWS tidak hanya memantau perubahan harga, tetapi juga menghitung kontribusi setiap komoditas terhadap inflasi sehingga TPID dapat menentukan prioritas intervensi secara lebih efektif.
Selain itu, BI juga menerapkan metode Alert for Price Spikes (ALPS) untuk mendeteksi potensi lonjakan harga dengan membandingkan harga aktual terhadap harga normal berdasarkan tren jangka panjang, pola musiman, serta deviasi harga.
Ia menambahkan, pengolahan data menggunakan Python mampu menghasilkan grafik dan indikator harga yang memudahkan TPID membaca kondisi pasar dan menyusun rekomendasi kebijakan secara lebih cepat.
Ke depan, EWS diharapkan tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, inspeksi mendadak pasar, hingga komunikasi publik mengenai perkembangan harga.
“Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah menginisiasi portal TPID sebagai sarana pemantauan dan publikasi harga. Dengan tata kelola data yang baik dan sinergi seluruh OPD, EWS diharapkan menjadi instrumen bersama agar intervensi pengendalian inflasi dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan mudah dipahami masyarakat,” pungkas Ahmadi.
