BATU BARA |Update24News.id – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus didorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, turun langsung memimpin sosialisasi strategis terkait pengelolaan keuangan daerah bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (9/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh ini menyoroti implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian transfer ke daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Plh Sekda Batu Bara, para asisten, serta seluruh pimpinan OPD.
Tak sekadar seremonial, forum ini menjadi ruang pembinaan sekaligus pengawasan. Fokusnya jelas: memastikan setiap rupiah dana transfer yang disesuaikan benar-benar digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Baharuddin menegaskan, pengelolaan anggaran tidak boleh lagi berjalan normatif. Ia menuntut adanya ketepatan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap program yang dijalankan.
“Kegiatan ini bukan hanya sosialisasi, tapi penguatan kapasitas. Kita ingin pengelolaan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat, terutama dalam penanganan wilayah terdampak bencana,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Kemendagri yang dinilai konsisten melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam menjaga disiplin fiskal.
Lebih jauh, Baharuddin mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak salah memahami mekanisme penyesuaian transfer anggaran. Kesalahan dalam implementasi, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan administratif hingga hukum.
Sementara itu, pihak Kemendagri melalui Horas Maurits Panjaitan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam situasi darurat seperti penanganan bencana.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah monitoring terhadap kesiapan daerah dalam mengelola perubahan struktur anggaran secara cepat namun tetap akuntabel.
Dengan keterlibatan aktif seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan kinerja keuangan daerah bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi memastikan manfaat nyata sampai ke masyarakat.(Pdhlm)
