BATU BARA |Update24News.id – Maraknya pemberitaan media online terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp74 miliar dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 Pemkab Batu Bara menuai sorotan tajam publik.
Sekretaris GPBB (Gerakan Pemuda Batu Bara Bersih), Dedy SH, angkat bicara menanggapi polemik tersebut. Ia menilai besarnya Silpa bukan sekadar angka, melainkan cerminan lemahnya kinerja antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam keterangannya yang dikutip dari Jenews.id, Rabu (01/04/2026), Dedy menegaskan bahwa baik eksekutif maupun DPRD memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Eksekutif bertugas merencanakan dan mengeksekusi anggaran yang telah disahkan legislatif. Sebaliknya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi. Artinya, sebelum anggaran dijalankan, semuanya harus melalui persetujuan DPRD,” tegasnya saat ditemui di Simpang Empat Tanjung Tiram.
Namun, menurut Dedy, realitas di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dari kedua pihak tersebut.
“Menurut hemat saya, eksekutif dan legislatif sama-sama lemah. Rp74 miliar itu bukan angka kecil. Seharusnya tidak ada lagi jalan berlubang di Batu Bara,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, seperti akses jalan menuju SMA Negeri 1 Tanjung Tiram di Desa Kampung Lalang, jalan menuju Puskesmas Tanjung Tiram di Desa Bagan Dalam, hingga kondisi pasar dan Tempat Pelelangan Ikan yang dinilai membutuhkan pembenahan serius.
“Kalau dana sebesar itu dimanfaatkan dengan maksimal, masyarakat pasti bisa merasakan dampaknya. Tapi faktanya, masih banyak fasilitas publik yang jauh dari layak,” tambahnya.
Dedy pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Batu Bara.
“Pertanyaannya, apakah DPRD dan Pemkab benar-benar ingin membangun Batu Bara ini? Kita berharap ke depan hal seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Penulis: Ros | Editor: Galung
