MEDAN, Update24News.id – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/07/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan bahwa dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2025 masih dirasakan masyarakat, khususnya terhadap roda perekonomian di daerah terdampak. Karena itu, ia berharap alokasi TKD untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap setara dengan alokasi tahun 2026.
“Kami harap di 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD-nya dikembalikan,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumatera Utara sebesar sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak bencana.
Bobby menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan siap diawasi dalam pelaksanaannya.
“Kami berkomitmen terhadap TKD yang diberikan. Kami juga siap dimonitor pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan ke depannya,” katanya.
Selain itu, Bobby mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun program nonfisik. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumut memperkuat kolaborasi guna mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr Drs Agus Fatoni, M.Si, yang mengikuti rakor secara virtual, menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Fatoni mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengakomodasi tambahan dana TKD. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor SSos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan kunjungan lapangan penggunaan tambahan TKD di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan penggunaan dana berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam rakor tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Mendampingi Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam kegiatan tersebut yakni Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Alwi Adrian Lumban Gaol, S.STP, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dedy Idris Harahap, S.T.P., M.Si. (*)
