Pematangsiantar,Update24News.id – Presiden Mahasiswa BEM Universitas Efarina, Depandes Nababan, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pendidikan Indonesia saat ini yang dinilai semakin menjauh dari prioritas utama pembangunan bangsa.
Menurut Depandes, polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah menimbulkan pertanyaan serius terkait arah kebijakan pendidikan nasional.
“Pendidikan bukan sekadar memberi makan siswa, tetapi membangun kualitas manusia melalui guru yang sejahtera, fasilitas yang layak, dan sistem pembelajaran yang bermutu. Ketika anggaran besar digelontorkan untuk MBG di tengah berbagai persoalan pendidikan yang belum terselesaikan, maka wajar publik mempertanyakan prioritas negara,” ujar Depandes, Jumat (20/02/2026).
Program MBG sendiri, sambungnya, sejak awal memicu berbagai kontroversi, mulai dari kesiapan distribusi, pengelolaan anggaran, hingga dampaknya terhadap sektor pendidikan dan tenaga pendidik. Beberapa kalangan akademisi menilai program ini berpotensi menggeser fokus pembangunan dari peningkatan kualitas pendidikan ke pendekatan populis berbasis bantuan langsung.
Depandes juga menyoroti wacana pengangkatan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurutnya berpotensi menimbulkan ketimpangan dengan tenaga honorer pendidikan yang telah lama mengabdi.
“Banyak guru honorer mengabdi puluhan tahun dengan penghasilan jauh dari layak, tetapi belum mendapatkan kepastian status. Ketika pekerja program baru justru diprioritaskan menjadi PPPK, ini berpotensi melukai rasa keadilan para pendidik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa guru merupakan pilar utama pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas negara.
“Jika negara serius ingin membangun masa depan, maka yang pertama disejahterakan adalah guru, bukan hanya program bantuan jangka pendek,” lanjut Depandes.
Disisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pembiayaan besar program ini berpotensi menggerus anggaran sektor pendidikan dan kebutuhan mendasar sekolah.
Lebih jauh, program ini juga sempat menuai kontroversi akibat kasus keracunan massal di berbagai daerah. Hingga Oktober 2025, lebih dari 16.000 siswa dilaporkan terdampak keracunan makanan dari program tersebut.
“Mahasiswa tidak menolak pemenuhan gizi anak bangsa. Tetapi kami menolak ketika program ini justru mengorbankan kualitas pendidikan dan martabat profesi guru,” tegas Depandes.
Program MBG Sarat Kepentingan Politik
Kekhawatiran lain muncul karena program MBG dinilai semakin sarat kepentingan politik dan simbolik kekuasaan.
Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia turut membangun dan mengelola banyak SPPG di berbagai wilayah. Data menunjukkan Polri memiliki lebih dari 1.147 unit SPPG untuk mendukung program MBG dan menargetkan pembangunan hingga 1.500 unit.
Selain itu, Presiden juga meresmikan lebih dari seribu SPPG milik Polri beserta fasilitas ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan program nasional tersebut.
“Ketika aparat penegak hukum masuk terlalu jauh ke wilayah program sosial pendidikan, publik berhak bertanya: apakah ini pelayanan publik atau konsolidasi kekuasaan?” ujar Depandes.
Ia menilai keterlibatan institusi bersenjata dalam program pendidikan berpotensi menimbulkan kesan politisasi serta mengaburkan fungsi sipil pendidikan.
Sebagai representasi mahasiswa, BEM Universitas Efarina mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang prioritas kebijakan pendidikan.
“Program sosial penting, tetapi tidak boleh mengorbankan pembangunan pendidikan jangka panjang. Pendidikan adalah investasi peradaban, bukan proyek politik sesaat,” ujar Depandes.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu pendidikan sebagai tanggung jawab moral generasi muda.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika arah pendidikan bangsa dipertaruhkan. Kami berdiri bersama guru, siswa, dan masyarakat demi pendidikan yang adil dan bermartabat,” Tandas Depandes Presma BEM Unefa.
