PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn, menghadiri Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027. Rapat berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).

 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, S.H, didampingi Wakil Ketua, Ir Daud Simanjuntak, M.M, dan Frengki Boy Saragih, S.T.

 

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing. Mereka yakni Erwin Freddy Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Tongam Pangaribuan, S.E., M.Si, dari Fraksi NasDem, Hj Rini Silalahi dari Fraksi Golkar, Patar Luhut Panjaitan, S.K.M., M.P.H, dari Fraksi Gerindra, Polma Oliver Hasudungan Sihombing dari Fraksi Demokrat, Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN, serta Frans T Sihaloho dari Fraksi Nurani Keadilan.

 

Mengawali penyampaian pandangan umum, fraksi-fraksi turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan. Momentum peringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, pengabdian, dedikasi, dan komitmen dalam mewujudkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.

 

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi menegaskan bahwa APBD TA 2027 merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah daerah yang tidak hanya berfungsi mengatur pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

 

Sebelumnya, dalam pengantar Nota Keuangan Wali Kota, telah disampaikan postur makro APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dengan proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp971.963.461.907 dan Belanja Daerah sebesar Rp995.963.461.907. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang perlu diperhitungkan secara cermat dalam penyusunan struktur anggaran.

 

Sejumlah catatan strategis turut menjadi perhatian fraksi-fraksi. Di antaranya, percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta berbagai persoalan pembangunan lainnya yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

 

Berbagai masukan tersebut mencerminkan harapan DPRD agar kebijakan anggaran tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

 

Pada prinsipnya, seluruh fraksi menerima Ranperda APBD TA 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, dengan sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan. Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

 

Dukungan DPRD tersebut diharapkan menjadi landasan bagi terwujudnya APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis dalam perencanaan, tepat sasaran dalam pelaksanaan, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar.

 

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si, para anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), direksi perusahaan daerah, serta para camat. (*)