PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027.

 

Penyampaian nota jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (19/11/2026).

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, S.H, didampingi Wakil Ketua, Ir. Daud Simanjuntak, M.M, dan Frengki Boy Saragih, S.T.

 

Dalam sambutannya, Wesly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai tanggapan, pertanyaan, saran, harapan, imbauan, serta masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

 

Menurutnya, berbagai masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

 

“Kami menyadari hal itu merupakan gambaran kepedulian yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang mencerminkan rasa tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan kinerja untuk menyukseskan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan demi mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Wesly menyampaikan sejumlah penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah, sinkronisasi program pembangunan, optimalisasi pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi lokal.

 

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wesly menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar memberikan perhatian serius terhadap upaya optimalisasi penerimaan daerah. Menurutnya, pengelolaan investasi pemerintah harus dilakukan secara akuntabel dan profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Dalam penyusunan APBD TA 2027, Pemko Pematangsiantar juga tetap mengedepankan sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 

Wesly menjelaskan, penetapan target PAD sebesar Rp290,4 miliar telah melalui perhitungan yang realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi daerah.

 

Untuk mencapai target tersebut, Pemko Pematangsiantar akan mengoptimalkan berbagai strategi peningkatan penerimaan pajak daerah, salah satunya melalui digitalisasi sistem perpajakan.

 

“Perlu dilakukan strategi optimalisasi pajak daerah, di antaranya melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah dengan mempercepat penerapan sistem pemungutan pajak berbasis elektronik secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan menutup celah kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan transparansi,” jelasnya.

 

Selain sektor pendapatan, Wesly juga memaparkan langkah-langkah Pemko Pematangsiantar dalam mendukung optimalisasi fungsi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir.

 

Sejumlah upaya konkret telah dilakukan, di antaranya menghibahkan sejumlah perlengkapan terminal untuk mendukung peningkatan pelayanan dan operasional. Pemko juga menyediakan layanan bus gratis bagi penumpang dari dan menuju terminal tersebut.

 

Selain itu, personel Dinas Perhubungan ditugaskan di persimpangan Jalan AMD untuk memberikan imbauan sekaligus mengarahkan bus agar masuk ke Terminal Tipe A Tanjung Pinggir.

 

“Pemerintah Kota tetap melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat dan instansi terkait guna meningkatkan pemanfaatan terminal tersebut, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi kelancaran transportasi dan peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

 

Pada sektor pengembangan ekonomi lokal, Wesly mengatakan Pemko Pematangsiantar terus mendorong pertumbuhan produk unggulan daerah melalui pendampingan, pelatihan, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha.

 

Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin inovatif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

 

Adapun produk unggulan daerah yang menjadi prioritas pengembangan pada 2027 meliputi kain Wastra Ulos, kerajinan lokal, serta produk makanan dan minuman olahan khas daerah.

 

Di bidang tata kelola pemerintahan, Wesly menegaskan komitmen Pemko Pematangsiantar untuk terus mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di seluruh perangkat daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mencegah terulangnya permasalahan serupa pada masa mendatang.

 

Menutup penyampaiannya, Wesly berharap penjelasan yang disampaikan dapat menjawab berbagai pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD.

 

“Demikian penjelasan dan jawaban yang dapat kami sampaikan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027. Apabila ada penjelasan kami tersebut masih ada yang kurang menyentuh terhadap yang dimaksudkan oleh dewan yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan pada agenda rapat selanjutnya,” pungkasnya.

 

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si, para anggota DPRD, asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pematangsiantar, serta para camat. (*)