PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar, Johannes Sihombing, S.STP., M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2026.

 

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tersebut berlangsung di Aula Bina Graha Bapperida Provinsi Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (20/11/2026).

 

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel di Provinsi Sumatera Utara.

 

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Porman Mahulae.

 

Dalam sambutannya, Porman menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Sejalan dengan semangat kolaborasi Sumut Berkah, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

“Pelayanan publik merupakan wajah utama kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Sejalan dengan semangat kolaborasi Sumut Berkah, jajaran organisasi perangkat daerah dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi penuh pada kebutuhan warga,” ujarnya.

 

Menurut Porman, berbagai pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi SP4N-LAPOR! telah menjadi instrumen deteksi dini sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

 

Pengaduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perizinan hingga administrasi kependudukan.

 

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang membutuhkan perhatian dan pembenahan serius.

 

“Tantangan seperti keterlambatan proses verifikasi, disposisi yang masih berbelit antarunit kerja, hingga respons tindak lanjut yang terkadang normatif dan belum menyentuh akar persoalan masih kita temui,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya menginginkan laporan mereka diterima, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap keluhan ditangani dan diselesaikan secara cepat serta tepat sasaran.

 

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Porman menekankan empat hal penting kepada seluruh pimpinan OPD dan jajaran pengelola pengaduan di lingkungan Pemprov Sumut.

 

Pertama, menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Laporan yang disampaikan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kepercayaan publik untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan.

 

Kedua, mempercepat respons dan tindak lanjut dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tenggat waktu penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk amanat Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2026 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023.

 

“Kita harus memastikan setiap laporan ditangani tepat waktu agar tidak mengendap terlalu lama di meja admin,” tegasnya.

 

Ketiga, meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk pengaduan yang melibatkan berbagai kewenangan, Dinas Kominfo bersama OPD terkait diminta proaktif melakukan sinkronisasi dan membangun kolaborasi guna menemukan solusi konkret tanpa saling melempar tanggung jawab.

 

Keempat, memastikan kualitas jawaban dan penyelesaian pengaduan. Menurutnya, tindak lanjut laporan tidak cukup hanya dinyatakan selesai secara administratif, tetapi harus disertai bukti penyelesaian di lapangan serta penjelasan yang jelas, santun, dan solutif kepada masyarakat.

 

Sementara itu, Ketua Panitia, Exan Free Coco Rajagukguk, dalam laporannya menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi, efektivitas penanganan pengaduan, serta optimalisasi tindak lanjut laporan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.

 

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut, serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

 

Pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja penanganan laporan, identifikasi kendala teknis di lapangan, serta perumusan strategi untuk meningkatkan kualitas respons terhadap pengaduan masyarakat.

 

Exan berharap melalui rakor tersebut terbangun sinergi yang semakin kuat ant perangkat daerah sehingga efektivitas penyelesaian pengaduan melalui SP4N-LAPOR! terus meningkat.

 

Dengan demikian, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara juga semakin meningkat.

 

Untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi terkait pengelolaan pengaduan, rakor tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim, serta perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, James Marihot Panggabean.

 

Kehadiran kedua narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus meminimalkan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (*)