Pematangsiantar|Update24News.id – Herlina mewakili Wesly Silalahi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (14/04/2026) malam.
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Daud Simanjuntak didampingi Frengki Boy Saragih.
Dalam jawaban terhadap pandangan Fraksi PAN, Pemko menegaskan program dan kegiatan seluruh OPD dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah. Ke depan, optimalisasi pencapaian program akan terus dilakukan melalui pemantauan berkala.
Menanggapi Fraksi Golkar Indonesia terkait angka pengangguran sebesar 7,74 persen pada 2025, pemerintah kota menyampaikan telah melakukan berbagai langkah terintegrasi. Upaya tersebut dinilai berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 8 persen menjadi 7,74 persen. Selain itu, Pemko Pematangsiantar juga menjadi salah satu nominator regional Sumatera dalam kategori kinerja pemerintah daerah untuk penurunan pengangguran.
Pemerintah kota juga menyampaikan telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai upaya mendorong masuknya investasi baru ke daerah.
Menjawab Fraksi Partai Demokrat, Pemko menyatakan akan terus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk menggali potensi pendapatan yang belum optimal. Untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kota, pemerintah menegaskan tetap berpedoman pada asas pemerataan pembangunan berbasis wilayah.
Sementara terhadap pandangan Fraksi Nurani Keadilan, dijelaskan angka kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 6,24 persen, sedangkan angka pengangguran turun menjadi 7,74 persen. Namun, indeks ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio mengalami kenaikan dan akan menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Terkait Ranperda RTRW dan persoalan tapal batas antara Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun, Pemko menyebut koordinasi telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten.
Menjawab Fraksi Partai Gerindra, pemerintah menyatakan koordinasi antarperangkat daerah dalam mengatasi hambatan pembangunan dan serapan anggaran akan menjadi fokus tindak lanjut. Program yang dianggarkan ke depan disebut harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sedangkan kepada Fraksi Partai NasDem, dijelaskan bahwa pengukuran kinerja dalam penyusunan LKPJ mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar 2025–2029. Visi Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras dijabarkan ke dalam enam misi yang diarahkan pada pencapaian indikator makro daerah.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Pemko mengakui realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 45,01 persen masih perlu ditingkatkan. Pemerintah berjanji melakukan langkah lebih optimal ke depan.
Selain itu, terkait masih banyaknya bus masuk ke inti kota di kawasan Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, pemerintah menyebut telah melakukan penjagaan dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan terhadap bus AKAP dan AKDP.
Paripurna turut dihadiri Plh Sekda Happy Oikumenis Daely, anggota DPRD, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, serta para camat.
