Manokwari |Update24News.id — Pemerintah pusat mulai menegaskan arah baru pembangunan kawasan transmigrasi di Tanah Papua. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyebut program Trans Lokal sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus meredam ketimpangan sosial yang berpotensi memicu konflik.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (6/5/2026).
Sebelumnya, Viva Yoga melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Prafi. Di sana, ia tidak hanya berdialog dengan masyarakat dan kepala suku, tetapi juga meninjau langsung kondisi infrastruktur dasar, termasuk rehabilitasi fasilitas sanitasi sekolah.
Dalam forum Musrenbang, Viva Yoga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi kini mengusung lima program unggulan: Trans Tuntas, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, dan Trans Lokal. Khusus Papua, fokus diarahkan pada Trans Lokal.
“Program ini bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi upaya membangun dari dalam—dengan masyarakat lokal sebagai aktor utama,” tegasnya.
Menurutnya, Trans Lokal dirancang untuk:
Mengurangi ketimpangan sosial
Mencegah konflik horizontal
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal
Memperkuat kohesi sosial di kawasan transmigrasi
“Penduduk lokal harus menjadi motor penggerak pembangunan, bukan hanya penonton,” ujarnya.
Sepanjang 2025, program ini telah dijalankan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Batam, Sukamara, Paser, hingga Merauke, dengan total ribuan kepala keluarga terlibat. Namun memasuki 2026, implementasi menyusut drastis—hanya tersisa di tiga lokasi: Batam, Poso, dan Halmahera Tengah.
Menariknya, Papua justru tidak masuk dalam daftar pelaksanaan tahun ini.
“Untuk Pulau Papua, tahun ini belum ada Trans Lokal. Tapi melalui Musrenbang ini, aspirasi daerah bisa menjadi rekomendasi ke depan,” kata Viva Yoga.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa setiap rencana kawasan transmigrasi harus memenuhi syarat mutlak: lahan berstatus clean and clear, bebas dari konflik kepemilikan maupun tumpang tindih dengan kawasan lain.
“Jika tidak jelas status lahannya, program ini tidak akan jalan. Negara tidak boleh menambah konflik baru,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Velix Vernando Wanggai, Hermus Indou, dan Mugiyono.
Menutup sambutannya, Viva Yoga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan posisi strategis Papua dalam peta pembangunan nasional.
“Papua adalah masa depan Indonesia,” ujarnya.
