PEMATANGSIANTAR, Update24News.id – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar, Erwin Purba, S.H, menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar tentang Pemberian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

 

Penandatanganan berlangsung di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (17/11/2026). Kesepakatan ini menjadi landasan bagi kedua instansi untuk memperkuat koordinasi dan sinergi, khususnya dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terlepas dari kemungkinan munculnya berbagai permasalahan hukum, terutama di bidang perdata dan TUN, baik yang diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

 

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan kerja sama dengan Kejari Pematangsiantar untuk memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan TUN.

 

“Untuk itu, perlu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Wesly.

 

Ia menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik antara Pemko dan Kejari Pematangsiantar, khususnya dalam penanganan persoalan hukum perdata.

 

Wesly juga berharap kesepakatan bersama tersebut dapat menyamakan persepsi mengenai upaya dan langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN.

 

Menurutnya, agar tujuan kerja sama dapat tercapai secara optimal, diperlukan komitmen seluruh pihak yang terlibat serta pelaksanaan secara terintegrasi. Dengan demikian, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan Kota Pematangsiantar.

 

Sementara itu, Kajari Pematangsiantar Erwin Purba menjelaskan bahwa kesepakatan bersama sebelumnya telah berakhir pada Agustus 2026. Dengan demikian, penandatanganan kali ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin antara kedua instansi.

 

Erwin menilai, kesepakatan tersebut memiliki arti penting bagi Pemko maupun Kejari Pematangsiantar. Ia menyebut Pemko Pematangsiantar telah menjadi mitra atau klien formal Kejari dalam penanganan persoalan hukum sesuai kewenangan kejaksaan.

 

“Kami berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan masalah yang diserahkan Pemko Pematangsiantar kepada kami. Semoga hasilnya memuaskan,” ujar Erwin.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kejaksaan memiliki fungsi dan kewenangan di bidang perdata dan TUN untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah.

 

Namun, pemberian bantuan hukum tersebut tidak dilakukan secara otomatis. Menurut Erwin, diperlukan surat kuasa khusus dari pihak yang memberikan kuasa sebagai dasar bagi kejaksaan untuk bertindak.

 

“Ke depan, diharapkan terjadi komunikasi yang transparan sehingga kejaksaan bisa mencarikan solusi terbaik. Selain bantuan hukum, kejaksaan juga memberikan pelayanan hukum kepada instansi terkait. Kami akan melaksanakan tugas dan misi dengan baik,” terangnya.

 

Ia pun mengimbau jajaran Pemko Pematangsiantar agar tidak ragu berkonsultasi atau menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap permasalahan diharapkan dapat dicarikan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

 

“Jangan ragu menyampaikan permasalahan hukum. Akan kami selesaikan dengan win-win solution. Pemko Pematangsiantar tidak akan mengalami kerugian dan pihak lain juga tidak merasa dikalahkan,” tambahnya.

 

Pada kesempatan itu, Erwin turut menyampaikan apresiasi kepada Pemko Pematangsiantar beserta seluruh jajaran atas komitmen dalam menjalin dan melaksanakan kerja sama dengan Kejari Pematangsiantar.

 

Ia berharap, ke depan kerja sama tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga tujuan yang telah disepakati dapat diwujudkan sesuai harapan.

 

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pematangsiantar, Hendra TP Simamora, S.STP., M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan hukum yang dihadapi Pemko Pematangsiantar, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

Melalui kerja sama ini, Pemko Pematangsiantar dapat memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dari Kejari Pematangsiantar di bidang perdata dan TUN.

 

Selain itu, kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antarlembaga agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari penguatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), terutama dalam pendampingan hukum, pencegahan permasalahan hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pengamanan aset dan kepentingan daerah.

 

“Sedangkan tujuannya untuk sinergi dalam pemberian bantuan hukum atau pelayanan hukum Pemerintah Kota Pematangsiantar,” sebut Hendra.

 

Dalam kegiatan tersebut, Kejari Pematangsiantar juga memberikan penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Pemaparan disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Dr. Muhammad Kenan Lubis, S.H., M.H.

 

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Wesly Silalahi dan Kajari Erwin Purba, kegiatan dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata antara Pemko dan Kejari Pematangsiantar.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pematangsiantar, serta jajaran Kejari Pematangsiantar. (*)